Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto menunjuk mantan Panglima Kostrad Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang paling bertanggung jawab lantaran mengambil inisiatif sendiri melakukan aktivitas penculikan aktivis.
Selain dari kubu Prabowo-Hatta, pernyataan ini juga menuai tanggapan dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) yang menegaskan bahwa pernyataan Wiranto harus disertai bukti-bukti.
Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila mengatakan, keterangan Wiranto dalam jumpa persnya sore ini hanya keterangan sepihak saja.
“Ini baru pada memberikan informasi, tapi supaya informasi itu bisa dipertanggunghjawabkan kan ada dokumen-dokumen yang menguatkan informasi itu. Ini kan hanya pengakuan sepihak,” ujar Siti dikutip dari Tribunnews, Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila. (ANTARA)
Siti juga mengatakan, pihaknya belum tentu memanggil Wiranto terkait keterangan tersebut. “Hmmm nanti kami akan bicarakan di tim apakah pernyataan ini bisa dimintai keterangannya oleh Komnas HAM,” kata dia.
Sementara itu Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan bahwa KPU seharusnya membatalkan pencapresan Prabowo.
Haris menilai, proses hukum itu, baik hukum militer maupun Pengadilan HAM. “Keduanya sama-sama penting,” tegas Haris di Jakarta, Kamis (19/6).
Lebih lanjut Haris mengingatkan, Prabowo belum pernah mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. “Yang diadili hanya prajurit saja. Dan itu pun mereka dibebaskan oleh MA. Saya rasa Prabowo sudah banyak menikmati keuntungan sebagai anggota militer dan sebagai anak mantu Soeharto ,” kata Haris.
“Dilihat dari berbagai kasus yang melibatkannya justru (Prabowo) hanya diberikan sanksi administrasi, berupa diberhentikan,” kata Haris menyesalkan.
Dengan semakin terbukanya kasus ini, kata Haris, seharusnya Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) segera membatalkan pencapresan Prabowo sampai ada proses hukum yang jelas.
“Sedangkan proses hukum seharusnya dikontrol perkembangannya dan di-back-up oleh presiden. Apalagi presiden sudah jelas dapat rekomendasi dari DPR untuk segera mencari mereka yang hilang, membuat pengadilan HAM, memperbaiki kondisi korban,” ujarnya seperti dilansir Tempo.co, Kamis (19/06/2014).
“Kalau SBY diam dan masih saja diam kita patut curiga memang SBY adalah bagian dari rezim Prabowo ke depannya. Hal ini sudah terlihat dengan Demokrat yang dukung Prabowo. Picik sekali,” tegas dia.
Soal keterangan bahwa Prabowo melakukan tindakan-tindakan di luar kehendak, perintah ataupun standar aturan militer alias sering membangkang, Haris menyatakan kecewa pada Wiranto .
“Kok tidak terbuka bahwa ada ‘gap’ antara Prabowo Subianto dengan petinggi-petinggi ABRI saat itu, karena dia anak mantu Soeharto ,” ujar dia.
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar. (Tempo.co)
Seperti diberitakan, Wiranto dalam jumpa persnya mengatakan penculikan aktivis pada media 1997-1998 adalah inisiatif Prabowo Subianto yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.
“Prabowo sebagai Panglima Kostrad nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan, beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan (aktivis 1998). Maka, tentu diberhentikannya dengan norma yang berlaku,” kata Wiranto, tadi sore.
Prabowo cuek
Terkait dengan pernyataan Wiranto yang menunjuk dirinya terlibat dalam penculikan aktivis, Prabowo Subianto tak mau menanggapi.
“Tanya saja mereka. Terima kasih ya mas,” ucap Prabowo usai pertemuan dengan masyarakat Papua di hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014).
Sumber : http://simomot.com/2014/06/19/komnas-ham-dan-kontras-tanggapi-pernyataan-wiranto-soal-penculikan-prabowo-malah-cuek/
